Search results
JDIHN adalah jaringan yang menyediakan berbagai jenis dokumen hukum nasional, seperti peraturan, perundang-undangan, monografi, artikel, dan putusan pengadilan. JDIHN juga menyajikan berita, agenda, dan survei terkait dengan hukum nasional.
- Dokumen Hukum
Dokumen Hasil Integrasi JDIHN
- Visi-Misi
Visi misi pembangunan hukum dan tata pemerintahan yang baik,...
- Struktur Organisasi
Sturktur organisasi jdihn terdiri dari pusat jdihn (bphn)...
- Statistik JDIHN
Statistik keanggotaan jdihn dan dokumen-dokumen hukum yang...
- Agenda
Focus Group Discussion (FGD) Pengelola Jaringan Dokumentasi...
- Galeri Foto
gallery memuat informasi, kegiatan-kegiatan atau agenda yang...
- Dokumen Hukum
JDIH Unit Eselon 1 Kemenkumham BPHN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Peraturan ini menetapkan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang memenuhi syarat-syarat keamanan, ketahanan, dan efisiensi. Peraturan ini berlaku sejak 25 Juni 2019 dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang mengatur organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Permenkumham ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin oleh Menteri.
Permenkumham ini mengatur organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang berlokasi di Jakarta. Permenkumham ini berlaku sejak 14 Desember 2021 dan dapat diakses di peraturan.go.id.
PENGUMUMAN LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG LULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2027. Lihat selengkapnya.