Search results
Era reformasi atau era pasca-Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Kejatuhan Soeharto Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, B.J. Habibie.. Masa reformasi dalam arti sempit meliputi periode 1998–2004, yaitu sampai dengan pemilihan umum Presiden Indonesia 2004 pertama; dalam arti luas, hal itu berlanjut hingga kini.
The Post-Suharto era (Indonesian: Era pasca-Suharto) is the contemporary history in Indonesia, which began with the resignation of authoritarian president Suharto on 21 May 1998. Since his resignation, the country has been in a period of transition known as the Reform era (Indonesian: Era Reformasi). [1] [2] This period has been characterised by a more open political-social environment and ...
20 kwi 2021 · KOMPAS.com - Reformasi di Indonesia disebut juga sebagai era pasca-Soeharto yang dimulai pada tahun 1998, mengakhiri kekuasaan 32 tahun Soeharto. Soeharto melepas jabatannya pada 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie.
After being ruled by Suharto's authoritarian New Order regime for over three decades, Indonesia embarked for a new phase called Reformation (Reformasi in Indonesian). It was envisaged to be the starting period of a democracy with open and liberal politics in which extensive autonomy would be transferred to the regions, away from the center ...
20 maj 2018 · The years after Soeharto’s fall are usually referred to by Indonesians as the Era Reformasi (reform era). The term is still used today, although the spirit of radical reform that drove democratisation is now distant.
21 maj 2023 · tirto.id - Sejarah reformasi Indonesia pada 1998 ditandai dengan lengsernya Soeharto pada 21 Mei, yang kemudian diperingati sebagai Hari Reformasi Nasional. Namun apa sebetulnya yang melatarbelakangi peristiwa tersebut? Apa saja dampaknya untuk Indonesia?
13 paź 2024 · Dubbed an age of reformation (reformasi), these unsettled years immediately following the end of the New Order were characterized by increased freedom of the press, public demands for the development of a strong democracy and effective law
