Search results
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 6. Wajib ...
2 lut 2023 · Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017 menyatakan pajak penerangan jalan (PPJ) sebagaimana diatur pada UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) hanya dapat dipungut hingga 12 Desember 2021. Artinya, ketentuan mengenai pajak atas konsumsi tenaga listrik harus diperbarui.
Lebih lanjut, pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 10% dari hasil penerimaan PBJT-TL untuk penyediaan penerangan jalan umum (PJU). Kegiatan penyediaan PJU itu meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur PJU serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk PJU.
22 kwi 2024 · Secara umum, tenaga listrik di Indonesia disediakan PLN. Untuk itu, pemerintah daerah biasanya meneken kerja sama dengan PLN setempat. Berdasarkan kerja sama tersebut, PLN menjadi pihak yang memungut PBJT atas tenaga listrik dari pelanggan PLN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Salah satu objek PBJT adalah konsumsi atas tenaga listrik. PBJT atas tenaga listrik ini sebelumnya diatur dalam UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan nomenklatur pajak penerangan jalan (PPJ).
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6 sty 2024 · Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Adapun subjek pajak, Wajib Pajak, dasar pengenaan, serta cara penghitungan PBJT sama dengan pengaturan dalam UU PDRD.
