Search results
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2011; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
18 sie 2021 · Pengelolaan Rumah Susun dimulai setelah terbit sertifikat laik fungsi atas bangunan Rumah Susun, artinya masa pengelolaan Rumah Susun merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dimulai saat pembangunan selesai sampai bangunan Rumah Susun akan dilakukan peningkatan kualitas.
27 lis 2020 · Di bawah ini adalah beberapa perubahan penting UU Rumah Susun dalam UU Cipta Kerja. Penyediaan Rumah Susun Umum oleh Pelaku Pembangunan Rumah Susun Komersial. Kewajiban penyediaan rumah susun umum minimal 20% dari total luas lantai rumah susun komersil yang dibangun sebagaimana diatur dalam UU Rumah Susun sebelumnya tetap ada.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Nomor : 13. Tahun Terbit : 2021. Tanggal Penetapan : 02/02/2021. Tanggal Pengundangan : 02/02/2021. T.E.U ... Scan QR Code Untuk Unduh Dokumen Atau Melalui Tombol Dibawah ID Unduh Dokumen. PP Nomor 13 Tahun 2021.pdf ...
14 wrz 2021 · Undang-Undangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah beberapa materi muatan UU Rusun, secara tidak langsung akhirnya mendorong lahirnya PP Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (PP Rusun).
27 gru 2021 · PP No. 13/2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. Peraturan ini disusun untuk mengatur tentang jenis, pemanfaatan dan standar izin pembangunan Rumah Susun. Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan ketentual Pasal 51 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
