Search results
UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiliki 5 (lima) tujuan utama, yaitu: Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Kelompok Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) (BAB III) Bagaimana pengaturan fringe benefit atau natura pada UU HPP?
21 gru 2021 · Ada enam aturan pokok terbaru dalam UU HPP ini, yaitu [1] perubahan pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP); [2] Pajak Penghasilan (PPh); [3] Pajak Pertambahan Nilai (PPN); [4] Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPS WP); [5] Pajak Karbon; dan [6] Cukai.
UU ini mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak.
Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan.
20 gru 2022 · Berikut poin-poin perubahan peraturan pajak dalam UU HPP yang wajib diketahui dan dipahami Sobat Klikpajak sebagai WP Pribadi Pengusaha maupun WP Badan: 1. Tarif PPh Pribadi Terbaru dalam UU HPP. Regulasi pajak terbaru terkait jenis pajak penghasilan orang pribadi, dalam UU HPP ditetapkan tarif PPh Pribadi dan bracket PPh Orang Pribadi berubah.
29 mar 2023 · Adapun, tujuan dilakukannya perubahan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan antara lain: Berikut periode perubahan UU PPh dari yang pertama hingga terbaru: Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan merupakan undang-undang paling awal yang dibuat tentang pajak penghasilan.
28 sty 2022 · UU HPP dibentuk dengan tujuan diantaranya meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.
