Search results
23 paź 2024 · Dasar Hukum Pajak Internasional di Indonesia. Indonesia telah mengatur perpajakan internasional dalam berbagai undang-undang dan peraturan perpajakan, termasuk: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh): Mengatur pajak atas pendapatan yang diterima atau diperoleh baik dari dalam maupun luar negeri.
29 sie 2024 · JAKARTA, DDTCNews - Pada umumnya, terdapat 5 tujuan utama yang menjadi alasan suatu negara menuangkan ketentuan pajak internasional dalam ketentuan pajak domestik. Peningkatan Pendapatan Nasional. Fungsi utama pajak bagi suatu negara ialah untuk mengisi pundi-pundi penerimaan negara.
2 wrz 2023 · Salah satu tujuan utama dari pajak internasional adalah untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan antara kedua negara yang terlibat. Kesepakatan ini membuka pintu bagi pengusaha dan pelaku bisnis untuk beroperasi di berbagai negara tanpa hambatan pajak yang berlebihan.
28 cze 2016 · 5 Tujuan Utama Negara-Negara Mengatur Ketentuan Pajak Internasional. Untuk itu, perlu dibuat suatu ‘norma pajak internasional’ sebagai suatu panduan yang berlaku secara umum dan internasional.
6 wrz 2022 · Apa itu pajak internasional? Pajak internasional didefinisikan sebagai kesepakatan antar negara yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dasar pajak internasional mengacu pada Konvensi Wina 23 Mei 1969, yakni sebuah perjanjian yang berisi tentang hukum perjanjian antar negara.
20 sie 2024 · Pajak internasional memiliki beberapa tujuan utama yang penting bagi hubungan ekonomi antarnegara. Salah satu tujuan utamanya adalah menghindari double taxation atau pemajakan berganda, di mana penghasilan yang sama dikenakan pajak oleh dua negara yang berbeda.
Tak bisa dimungkiri, diperlukan instrumen kebijakan perpajakan internasional yang tepat, terutama bagi pelaku usaha di ranah global, yakni perusahaan multinasional. Baca selengkapnya... Menuju Kesetaraan dengan Global Minimum Tax
