Search results
MPR bertugas: a. memasyarakatkan ketetapan MPR; b. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
28 cze 2021 · MPR memiliki tugas serta wewenang untuk mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
24 wrz 2024 · Sebelum amandemen UUD 1945, tugas dan wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (“GBHN”), memilih, melantik, serta memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden (tanpa peran DPR dan MK).
Fungsi utama MPR saat ini adalah mengubah dan menetapkan UUD serta melantik Presiden dan Wakil Presiden. MPR juga memiliki wewenang untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya, jika terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berat.
10 paź 2024 · Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah salah satu lembaga negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, lembaga-lembaga negara dibentuk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mewujudkan fungsi permusyawaratan dan perwakilan.
Sebagai lembaga negara yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar, berikut tugas dan wewenang MPR secara rinci: Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar; Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR;
5 paź 2024 · Tugas MPR: 1. Memasyarakatkan ketetapan MPR. MPR memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan ketetapan yang telah diambil, agar masyarakat memahami pentingnya keputusan tersebut. 2. Memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
