Search results
7 gru 2023 · JAKARTA, HUMAS MKRI - Permasalahan dan gangguan kesehatan masyarakat akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara, sehingga diperlukan transformasi kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat.
- Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi
Fungsi dan peran utama MK adalah adalah menjaga konstitusi...
- Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, tata cara penanganan kasus, tata cara pengaduan, dan tata cara pemeriksaan serta pemberian keputusan diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
19 lis 2014 · ”Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) ialah salah satu badan otonom Ikatan Dokter Indonesa (IDI) yang dibentuk secara khusus di tingkat Pusat, Wilayah dan Cabang untuk menjalankan tugas kemahkamahan profesi, pembinaan etika profesi dan atau tugas kelembagaan dan ad hoc lainnya dalam tingkatannya masing-masing.”
1 mar 2024 · Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji formil Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. MK menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Kesehatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sehingga UU Kesehatan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
26 maj 2015 · Fungsi dan peran utama MK adalah adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan MK dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan ...
Anwar melanjutkan kewajiban yang di MK adalah memutus laporan DPR terkait dugaan presiden dan wakil presiden yang melakukan tindak pidana (impeachment). Sementara itu, fungsi dan peran utama MK adalah adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum.
18 lis 2021 · Wewenang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) antara lain sebagai berikut: Menyusun tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi. Menyusun buku pedoman pelaksanaan tugas MKDKI dan MKDKI-P.
