Search results
9 lis 2022 · Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga yudikatif negara yang bertugas mengawasi penerapan Undang-undang yang berlaku. Meski demikian, ketiga lembaga ini memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda. Sementara Mahkamah Agung bertugas memberikan pengadilan pada tingkat kasasi, Mahkamah Konstitusi ...
Lembaga yudikatif di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi atau MK, Mahkamah Agung atau MA, dan Komisi Yudisial atau KY. MA, MK, dan KY adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya sama-sama mengawasi penerapan Undang-undang Dasar atau UUD dan hukum yang berlaku.
Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; Memutuskan pembubaran partai politik. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Perbedaan Tugas. Selain kewenangan, perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah tugas.
26 maj 2015 · Fungsi dan peran utama MK adalah adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan MK [1] dalam sistem ketatanegaraannya.
17 sie 2023 · Salah satu tugas utama KY adalah melakukan seleksi dan memberikan rekomendasi atas calon hakim pada lembaga peradilan. Selain itu, KY juga bertugas mengawasi dan memberikan sanksi dalam hal etika profesi dan kinerja hakim. Fungsi MK dan KY dalam Sistem Peradilan.
28 kwi 2024 · Sementara itu, tugas Mahkamah Agung adalah memeriksa ulang putusan dari pengadilan di bawahnya, membuat keputusan yang akan menjadi preseden atau yurisprudensi yang mengikat bagi kasus serupa di masa depan, penyelesaian sengketa, dan pengawasan terhadap keadilan dan independensi pengadilan.
27 lis 2021 · Kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh 3 lembaga, yaitu Mahkamah Agung (MA) beserta badan peradilan yang ada di bawahnya, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Ketiganya sama-sama punya peran penting berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, namun memiliki wewenang yang berbeda, sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
