Search results
5 sty 2022 · KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.
18 wrz 2021 · Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai peran penting dalam menangani tindak pidana korupsi. Ini penjelasan fungsi, tugas, beserta struktur organisasinya.
18 wrz 2023 · Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK merupakan salah satu lembaga di Indonesia yang berfungsi menangani kasus pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun, sehingga dapat menjalankan tugasnya tanpa ada tekanan dari suatu pihak.
Tugas dan wewenang KPK dijalankan dengan memperthatikan 6 asas yang mereka jadikan sebagai pedoman. Tanpa adanya 6 asas tersebut, dapat dikatakan KPK tidak bisa menjalankan fungsi mereka sebagai lembaga yang berperan memberantas korupsi. 6 asas tersebut adalah: Asas kepastian hukum; Asas keterbukaan; Asas akuntabilitas; Asas kepentingan umum
23 lis 2023 · KPK sebagai lembaga negara yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki sederet tugas dan wewenang. Apa saja? Melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak ...
Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mempunyai tugas, sebagai berikut: Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
Dalam melaksanakan tugasnya, KPK memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut ini tugas dan wewenang KPK sesuai UU tersebut.