Search results
5 sty 2022 · KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.
18 wrz 2021 · Dikutip dari Bab II Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 terdapat lima tugas utama yang dibebankan pada lembaga KPK. Berikut tugasnya: Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
Dalam melaksanakan tugasnya, KPK memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut ini tugas dan wewenang KPK sesuai UU tersebut. Tugas KPK Pasal 6. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
18 wrz 2023 · Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK merupakan salah satu lembaga di Indonesia yang berfungsi menangani kasus pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun, sehingga dapat menjalankan tugasnya tanpa ada tekanan dari suatu pihak.
19 sty 2023 · Adapun tugas dan wewenang KPK menurut UU No 30 Tahun 2022 Bab II pasal 6 dan 7 yakni: Tugas KPK (Pasal 6) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
23 lis 2023 · Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK bersifat independen sehingga harus dapat menjalankan tugasnya tanpa ada tekanan dari suatu pihak. Lalu, bagaimana awal mula pembentukan KPK di Indonesia? Simak sejarah KPK berikut ini. Baca juga: Apa itu MKMK?
Tugas dan wewenang KPK diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 pasal 6 dan 7. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mempunyai tugas, sebagai berikut: Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
