Search results
5 sty 2022 · KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.
18 wrz 2021 · Berikut Tugas, Wewenang, dan Struktur Organisasi KPK A. Tugas KPK. Dikutip dari Bab II Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 terdapat lima tugas utama yang dibebankan pada lembaga KPK. Berikut tugasnya: Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
18 wrz 2023 · Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK merupakan salah satu lembaga di Indonesia yang berfungsi menangani kasus pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun, sehingga dapat menjalankan tugasnya tanpa ada tekanan dari suatu pihak.
Dalam melaksanakan tugasnya, KPK memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut ini tugas dan wewenang KPK sesuai UU tersebut.
Tugas dan wewenang KPK diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 pasal 6 dan 7. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mempunyai tugas, sebagai berikut: Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau di singkat (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. [1] Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 ...
