Search results
5 sty 2022 · KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.
Eksekusi Putusan Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah lembaga negara yang bertugas untuk pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.
Melalui tugas dan wewenang tersebut, KPK diharapkan berperan sebagai instansi pemicu (trigger) dan pengakselerasi (accelerator) dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Keduanya makin relevan, karena korupsi termasuk kejahatan “tidak biasa” (extra-ordinary crimes).
Cek Struktur Organisasi KPK berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020.
18 wrz 2023 · Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK merupakan salah satu lembaga di Indonesia yang berfungsi menangani kasus pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun, sehingga dapat menjalankan tugasnya tanpa ada tekanan dari suatu pihak.
Berdasarkan Lampiran Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. PER-08/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, pelaksana tugas KPK terdiri dari: [5] Sekretariat Jenderal; Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring; Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi; Deputi Bidang Informasi dan Data
KPK memegang teguh lima nilai dasar yang dijadikan sumber penyusunan larangan dan kewajiban yang harus dipedomani oleh seluruh Insan KPK. Integritas, Sinergi, Keadilan, Profesionalisme dan Kepemimpinan atau kerap disingkat IS KPK adalah nilai yang melekat pada diri pegawai dan pimpinan KPK sehingga harus dipatuhi dan dipedomani dimanapun berada.
