Search results
1 lip 2019 · Tugas dan Fungsi KPK berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 adalah : Pilar 1 (Koordinasi). Pilar 2 (Supervisi). Pilar 3 (Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan). Pilar 4 (Pencegahan). Pilar 5 (Monitor). Berdasarkan Rencana Strategis KPK 2015-2019. Visi KPK adalah "Bersama Seluruh Elemen Bngsa Mewujudkan Indonesia yang Bersih dari Korupsi".
Dalam melaksanakan tugasnya, KPK memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut ini tugas dan wewenang KPK sesuai UU tersebut. Tugas KPK Pasal 6. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
Dalam Undang-Undang KPK No. 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas dan wewenang tersebut. Secara garis besar, kami menemukan bahwa aplikasi MCP, JAGA, dan e-SPDP belum dimanfaatkan dengan optimal sebagai sarana koordinasi dan supervisi.
14 kwi 2023 · Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus menggenjot untuk lakukan pencegahan korupsi dan penanganan pengaduan di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Salah satunya dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dewan Pengawas KPK: tugas, syarat untuk diangkat sebagai Dewan Pengawas, pengangkatan dan penetapan sebagai Dewan Pengawas, pemberhentian Ketua dan Anggota Dewan Pengawas. Penyidik KPK: persyaratan, pemberhentian.
Cek Struktur Organisasi KPK berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020.