Search results
5 sty 2022 · KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau di singkat (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. [1] Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 ...
6 gru 2017 · Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
15 gru 2022 · SEMARANG – Upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Provinsi yang dipimpin duet Ganjar Pranowo-Taj Yasin ini, memeroleh nilai 94,55 dalam capaian Indeks Pencegahan Korupsi tahun 2021.
23 lis 2023 · Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK bersifat independen sehingga harus dapat menjalankan tugasnya tanpa ada tekanan dari suatu pihak. Lalu, bagaimana awal mula pembentukan KPK di Indonesia? Simak sejarah KPK berikut ini. Baca juga: Apa itu MKMK?
13 kwi 2021 · SEMARANG – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Pol Firli Bahuri memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terkait pencegahan korupsi. Ganjar dinilai telah berhasil menerapkan sistem pencegahan korupsi dengan cara membentuk pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.
KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK hadir sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.
