Search results
Studi perbandingan sistem hukum ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia merupakan suatu kajian hukum tata negara dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan comparative law untuk menelaah sisi kelemahan dan kelebihan sistem hukum kedua negara, khususnya dalam sistem ketatanegaraan kedua negara termasuk di dalamnya sistem ...
Studi perbandingan sistem hukum ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia merupakan suatu kajian hukum tata negara dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan comparative law untuk menelaah sisi kelemahan dan kelebihan sistem hukum kedua negara, khususnya dalam sistem ketatanegaraan kedua negara termasuk di dalamnya sistem ...
Artinya, bisa saja DKI Jakarta tetap menjadi daerah khusus dengan alasan-alasan historisnya sebagai Ibu Kota Negara. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”.
11 sie 2023 · bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan peristiwa yang tidak tabu dan dilaksanakan dengan tujuan memecahkan permasalahan demi kebaikan maupun kemajuan bangsa dan negara.
15 gru 2022 · Sistem pemerintahan Malaysia menganut monarki konstitusional dengan bentuk kerajaan yang memiliki 13 negara bagian. Berdasarkan catatan Peavey Marisha dalam IPS Paket A (2020, hlm. 6), Malaysia punya ibukota bernama Kuala Lumpur.
Tulisan ini bermaksud mengkaji hubungan dialektis hukum dan kekuasaan. Masalah pokok yang akan dibahas meliputi: bagimanakah kekuasaan dalam konteks hukum, bagaimanakah hubungan dialektis hukum dengan kekuasaan, serta bagaimanakah fungsi kekuasaan terhadap hukum dan fungsi hukum terhadap kekuasaan?
Penelitian ini bertujuan untuk membahas perbandingan politik hukum pemindahan ibu kota negara di Indonesia dan Malaysia. Ibu kota memiliki peranan yang penting dalam setiap negara. Selain sebagai pusat pemerintahan dimana kantor-kantor lembaga negara berada untuk menjalankan tugasnya, ibu kota juga
