Search results
Peraturan LKPP ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia. Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman bagi Pelaku Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan ...
12 cze 2020 · The problem of Tender Offer is sticking to the surface, among others, because there have been several cases involving the Takeover of a Public Company by another Party, thus causing losses to ...
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
diterbitkan ADB di tahun 2018 untuk melengkapi kebijakan dan peraturan pengadaan yang telah diterbitkan di tahun 2017. Masing-masing buku panduan membahas isu per topik untuk peminjam (termasuk penerima hibah), peserta tender, dan masyarakat madani berdasarkan kerangka kerja baru (lihat daftar di bawah ini).
OCB secara umum mencakup enam tahap berikut: (i) pemberitahuan dan iklan, (ii) prakualifikasi atau pembuatan daftar pendek/shortlisting (jika sesuai),6 (iii) persiapan dan penerbitan dokumen tender, (iv) penyerahan penawaran dan pembukaan penawaran, (v) evaluasi penawaran, dan (vi) pemberian kontrak.7.
3 mar 2020 · Dari u raian di atas, melalui tulisan ini untuk mendiskusikan mengenai Teori dan Praktik Administrasi Berkontrak dengan Penyedia Kerja Sama Operasi (KSO) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerbitkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU No. 5/1999”).
