Search results
25 sty 2024 · Ditjen Pajak tidak hanya menerapkan tarif pajak progresif, tetapi juga mengubah tarif pemotongan PPh 21 dengan menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER). Pelajari skema baru ini dan periksa contoh perhitungan PPh 21 terbaru yang berlaku mulai tahun 2024.
Besaran tarif PPh 21 per bulan yang dipotong atas penghasilan istri Hanung untuk masa pajak Januari sampai November 2024 adalah sebesar Rp6000.000,00 x 0,75% = Rp45.000,00. Pada bulan Desember 2024, maka perhitungan pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh istri Hanung dalam satu tahun pajak (Januari-Desember 2024) dilakukan dengan ...
Kemudahan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 melalui implementasi tarif efektif rata-rata (TER) berlaku mulai 1 Januari 2024. Kebijakan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK 168/ ...
5 sty 2024 · Sampai berakhirnya tahun pajak 2023, pajak penghasilan pegawai/karyawan setiap bulan dihitung menggunakan tarif PPh 21 Pasal 17 UU PPh (dan perubahannya di UU HPP No 7 Tahun 2021), yakni tarif progresif sesuai lapisan Penghasilan Kena Pajak. Nah, mulai 2024, tarif lama ini hanya digunakan untuk menghitung PPh 21 masa Desember.
Tarif PPh 21 terbaru 2024 menerapkan Tarif Efektif yang akan memudakan perhitungan potongan penghasilan karyawan. Berikut simulasinya.
30 kwi 2024 · Selain tarif pajak progresif, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberlakukan skema penghitungan PPh 21 2024, yakni menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER PPh 21. Lantas, bagaimana cara menghitung PPh 21 gaji karyawan berdasarkan ketentuan tersebut? Simak pembahasan selengkapnya di bawah ini. Subjek dan Objek PPh 21 Orang Pribadi.
3 sty 2024 · Salah satu perubahan utama yang diimplementasikan sejak awal tahun 2024 adalah tarif efektif. Penetapan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 dirancang dengan mempertimbangkan pengurang penghasilan bruto, seperti biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
