Search results
2 paź 2024 · Tap MPR adalah keputusan yang dikeluarkan oleh MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tap MPR tidak lagi berlaku sejak perubahan UUD 1945 tahun 2003, kecuali tap MPR yang masih berlaku sampai ditetapkannya peraturan tata tertib MPR atau UU yang mengatur substansi sama.
Ketetapan MPR adalah putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Artikel ini menjelaskan definisi, status, dan urutan hierarki Ketetapan MPR berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011.
20 sty 2022 · TAP MPRS XXV/1966 adalah peraturan perundang-undangan yang membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1966. Artikel ini menjelaskan latar belakang, isi, kontroversi, dan dampak TAP MPRS XXV/1966 yang masih menjadi topik kontroversi hingga sekarang.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).
30 wrz 2022 · Tap MPR adalah produk hukum yang dibuat oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki fungsi menetapkan peraturan perundang-undangan. Artikel ini menjelaskan bagaimana proses pembentukan Tap MPR berdasarkan UUD 1945 sebelum dan setelah amendemen, serta kedudukan Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
3 gru 2015 · TAP MPR adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berlaku di Indonesia. Artikel ini menjelaskan perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang membuat TAP MPR kembali dimasukkan ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan dan berlaku sebagai pengaturan.
25 sty 2019 · TAP MPR adalah ketetapan yang dibentuk oleh MPR untuk mengatur aturan-aturan yang berhubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penyusunan TAP MPR melibatkan pembicaraan tingkat 1, 2, 3, dan 4 yang dilakukan oleh Badan Pekerja MPR, sidang paripurna MPR, dan rapat paripurna MPR.
