Search results
27 wrz 2013 · Dokumen menjelaskan sumber-sumber hukum acara pidana di Indonesia yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beberapa undang-undang terkait peradilan dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, serta peraturan pemerintah dan keputusan presiden.
Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana dijabarkan bagaimana proses penangkapan suatu kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses pengadilannya. Modul ini menuang. 1 Lihat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ketiga yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.
Hukum acara pidana adalah norma hukum berwujud wewenang yang diberikan kepada negara untuk bertindak adil, apabila ada prasangka bahwasanya hukum pidana
memahami dasar-dasar hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Sumber primer diktat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (pada umumnya disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” atau “KUHAP”) dan didukung oleh beberapa
Hukum acara pidana berfungsi untuk melaksanakan atau menegakkan hukum pidana. Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia adalah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie yang menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang No.73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya
Arsa Mufrti, Ichsan Zikry, authors. Subjek : Criminal law -- Indonesia. Crime procedure -- Indonesia. Penerbitan : Depok: Rajawali Pers, 2018. Sumber Pengatalogan: LibUI ind rda. ISBN:
28 lut 2012 · Asas-Asas Hukum Acara Pidana. Asas Legalitas: Asas legalitalitas yang dalam bahasa latinnya “Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenali” artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada.
