Search results
27 wrz 2013 · Dokumen menjelaskan sumber-sumber hukum acara pidana di Indonesia yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beberapa undang-undang terkait peradilan dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, serta peraturan pemerintah dan keputusan presiden.
Hukum acara pidana yaitu kumpulan ketetapan hukum yang mengatur negara terhadap adanya dugaan terjadinya pelanggaran pidana, dan untuk mencari kebenaran melalui
1. Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan UUD 1945 yang langsung mengenai Hukum Acara Pidana adalah Pasal 24 ayat (1): kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Ayat (2): susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.
Hukum acara pidana berfungsi untuk melaksanakan atau menegakkan hukum pidana. Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia adalah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie yang menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang No.73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya
memahami dasar-dasar hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Sumber primer diktat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (pada umumnya disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” atau “KUHAP”) dan didukung oleh beberapa
Arsa Mufrti, Ichsan Zikry, authors. Subjek : Criminal law -- Indonesia. Crime procedure -- Indonesia. Penerbitan : Depok: Rajawali Pers, 2018. Sumber Pengatalogan: LibUI ind rda. ISBN:
Buku ini menjelaskan tatacara beracara di Mahkamah Syariah atau Peradilan Agama tentang perkara pidana islam (jinayat) di Indonesia
