Search results
untuk tidak memformalisasi tanah-tanah yang diatur oleh hukum adat sebagai bagian dari rencana kebijakan unifikasi hukum tanah nasional, dengan tiga alasan yaitu: (i) negara menyadari pengetahuannya mengenai hak-hak adat belum mencukupi; (ii) kekawatiran
Pendekatan ini menyediakan makanan, obat-obatan, dan air bersih bagi masyarakat. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem di wilayah mereka, termasuk hutan, lahan basah, dan sungai Sungai Utik.
Sumber utama dari Hukum Tanah Nasional Indonesia adalah Hukum Adat yang terdapat di Indonesia. Artinya, konsepsi, asas-asas, dan lembaga-lembaga hukumnya dirumuskan menjadi norma-norma hukum yang tertulis, yang disusun menurut sistem Hukum Adat. Selaras dengan dinamika hukum Adat dikarenakan aspek-aspek lokal yang terus-
Tujuan tulisan ini adalah meninjau konsepsi penguasaan dan pemilikan hak atas tanah di Indonesia dan penerapan konsep keadilan atas tanah pada kenyataannya. Karena masyarakat Indonesia hidup dengan hukum adat, maka tata nilai yang melandasi hukum tanah Indonesia adalah komunalistik yang
16 lis 2023 · Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan redistribusi tanah objek reforma agraria (TORA) yang berlaku umum di Indonesia dan implementasi kebijakan pendistribusian tanah di...
24 sie 2019 · 2 Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Ambon, Indonesia. E-mail: pietraradja@gmail.com. Abstract: Regarding land acquisition by humans (land tenure), Indonesia has its own. history of the ...
Politik hukum pertanahan adalah kebijakan pemerintah di bidang yang ditujukan untuk peruntukan dan penggunaan penguasa atau pemilik tanah, peruntukan penggunaan tanah untuk menjamin perlindungan hukum dan meningkatkan kesejahteraan serta mendorong kegiatan ekonomi melalui pemberlakuan Undang-Undang Pertanahan dan Peraturan Pelaksanaannya.
