Search results
17 gru 2021 · Indonesia-Malaysia, Court Decision. Persengketaan antara Indonesia dan Malaysia di dalam Mahkamah Internasional dalam masalah Pulau Sipadan dan Ligitan terus bergulir sepanjang tahun sampai dengan tahun 1997 kedua belah negara mengajukan masalah ini di dalam hokum internasional.
24 paź 2024 · Intisari: Hukum internasional adalah hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Inilah yang membedakan dengan hukum nasional negara masing-masing yang hanya mengatur entitas berskala nasional. Kemudian, hukum internasional memiliki tujuan untuk menghadirkan ketertiban dan keadilan hubungan internasional antar negara.
bersembunyi untuk menghindar dari tuntutan Hukum. Indonesia dan Malaysia telah mengadakan perjanjian ekstradisi pada tanggal 7 Januari 1974 dengan maksud untuk memperkuat ikatan persahabatan serta kerjasama yang effektif dalam melakukan peradilan antara Indonesia dan Malaysia.
1. Apakah dasar hukum Malaysia untuk melakukan klaim atas sengketa kepemilikan terhadap Blok Ambalat? 2. Apakah klaim yang diajukan Malaysia terhadap Blok Ambalat sudah sesuai dengan Ketentuan UNCLOS 1982? 3. Bagaimana penyelesaian klaim Malaysia dalam sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia menurut UNCLOS 1982? 4.
7 mar 2024 · Menurut J.G. Starke, sumber-sumber hukum internasional terdiri dari: [3] custom atau kebiasaan internasional; traktat; keputusan-keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase; juristic works atau karya-karya yuridis; dan. keputusan atau ketetapan organ-organ lembaga internasional.
Dalam kasus sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan, Mahkamah Internasional mempertimbangkan bukti-bukti historis, geografis, dan hukum internasional dari kedua belah pihak sebelum mengeluarkan putusannya pada tahun 2002.
12 paź 2023 · Adapun 6 asas hukum internasional terdiri atas asas teritorial, asas kebangsaan, asas kepentingan, ne bis in idem, pacta sunt servanda, jus cogens, serta inviolability dan immunity. Berikut paparannya. 1.
