Search results
10 maj 2023 · Dalam sejarahnya, sistem Pemilu di Indonesia per nah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan ini terjadi akibat undang-undang Pemilu yang ditetapkan.
Abstract. Indonesia is turning its phase from transition towards democratization through general elections since 1999. After three legislative elections in 1999, 2004, and 2009, the country still shows its difficulties in realizing its democratic consolidation.
Sistem pemilihan umum pun diatur dalam undang-undang dan mempunyai tiga variabel pokok, yaitu (a) Penyuaraan (balloting): tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam memberikan suara, (b) Daerah pemilihan (electoral district): ketentuan yang mengatur berapa jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan, (c) Formula pemilihan...
menemukan landasan hukum dengan menganalisis sistem pemilihan umum dalam kaitannya dengan negara demokrasi. Penelitian ini menggunakan penelitian dokumenter dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan dasar untuk mencari argumentasi hukum atas pokok penelitian ini. Data yang terkumpul
Pemilu 1999 berhasil mengantarkan Indonesia menuju sistem politik demokratis. Namun demikian terdapat banyak catatan dalam penyelenggaraannya, seperti keanggotaan parpol dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) serta adanya ketidakpastian penetapan.
Sejarah sistem Pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan ketentuan dalam UUD 1945 yang dilakukan secara bertahap pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dalam perubahan ketiga UUD 1945, Bab VIIB Pemilihan Umum, Pasal 22E menyatakan: Ayat (1) “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
Serentak dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, menguraikan bahwa pemilihan umum Kepala Daerah secara serentak merupakan salah satu pilar penting dalam konsep negara hukum dan konsep negara yang menganut negara demokrasi.
