Search results
14 sie 2024 · Dalam pasal 50A, disebutkan bahwa perangkat desa kini memiliki hak atas penghasilan tetap (siltap) setiap bulan, serta tunjangan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Tak hanya itu, perangkat desa juga akan mendapatkan tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatannya.
15 kwi 2019 · Facing rapid change of industrial revolution 4.0 (Schwab; 2016) and society 5.0 (Fukuyama; 2018), Indonesia government should choose one of three choices namely : self governing community, local...
Dalam surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kepala Desa yaitu tentang pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan landasan Undang-Undang, Peraturan Menteri dalam Negeri dan Peraturan Daerah setempat.
15 kwi 2019 · • UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. • UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. • UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
9 mar 2019 · 1. Sumber Dana ( Pasal 81 ayat 1 PP Nomor 11/2019 ) Anggaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa bersumber dari APBDesa yang diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumber lainnya, selain dari Dana Desa (DD). 2. Besaran Siltap ( Pasal 81 ayat 2 PP no. 11/2019 ) Besaran Siltap Perangkat Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Ketiga adalah Desa Otonom (local self-government) adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan Undang-Undang. Desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam Undang-Undang pembentukannya. Oleh karena itu, desa otonom mempunyai kewenangan penuh mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.
