Yahoo Poland Wyszukiwanie w Internecie

Search results

1. www.researchgate.net › publication › 333108621_SEJARAH_KEDUDUKAN_SERTA_PROSPEKSEJARAH, KEDUDUKAN, SERTA PROSPEK PERANGKAT DESA DI INDONESIA

   www.researchgate.net › publication › 333108621_SEJARAH_KEDUDUKAN_SERTA_PROSPEK

   15 kwi 2019 · Article PDF Available. SEJARAH, KEDUDUKAN, SERTA PROSPEK PERANGKAT DESA DI INDONESIA. April 2019. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja 9 (1):1-16. DOI: 10.33701/jiwbp.v9i1.339. Authors: Sadu...

2. ejournal.unsrat.ac.id › v3 › indexPenyelenggaraan Pemerintah Desa. Lex et Societatis, 10(1); 47-61...

   ejournal.unsrat.ac.id › v3 › index

   desa, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh perangkat desa sudah jelas diatur dalam peraturan sehingga keberadaan perangkat desa mendapatkan perlindungan hukum baik preventif maupun kuratif.

3. bungko.desa.id › berita › nasib-perangkat-desa-dalam-uu-no-3-tahun-2024-tentangNasib Perangkat Desa dalam UU No 3 Tahun 2024 tentang Siltap,...

   bungko.desa.id › berita › nasib-perangkat-desa-dalam-uu-no-3-tahun-2024-tentang

   • Zapisane w pamięci cache

   14 sie 2024 · Dalam pasal 50A, disebutkan bahwa perangkat desa kini memiliki hak atas penghasilan tetap (siltap) setiap bulan, serta tunjangan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Tak hanya itu, perangkat desa juga akan mendapatkan tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatannya.

4. www.smeru.or.id › sites › defaultRELASI DAN DINAMIKA KELEMBAGAAN DI DESA: REFLEKSI TIGA TAHUN ......

   www.smeru.or.id › sites › default

   Peningkatan pendapatan perangkat pemdes. Selain penghasilan tetap (siltap), perangkat juga mendapat tambahan penghasilan (tamsil) dan tunjangan. Variasi nilai: (i) Jawa sudah mencapai UMR bahkan saat baseline; (ii) Luar Jawa: belum UMR untuk semua jabatan namun ada kecenderungan mendekati UMR.

5. ejournal.ipdn.ac.id › JIWBP › articleSEJARAH, KEDUDUKAN, SERTA PROSPEK PERANGKAT DESA DI INDONESIA |...

   ejournal.ipdn.ac.id › JIWBP › article

   • Zapisane w pamięci cache

   15 kwi 2019 · • UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. • UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. • UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

6. www.pedekik.com › penjelasan-lengkap-pp-nomor-11-tahun-2019-tentang-siltapPenjelasan Lengkap PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Siltap...

   www.pedekik.com › penjelasan-lengkap-pp-nomor-11-tahun-2019-tentang-siltap

   • Zapisane w pamięci cache

   9 mar 2019 · 1. Sumber Dana ( Pasal 81 ayat 1 PP Nomor 11/2019 ) Anggaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa bersumber dari APBDesa yang diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumber lainnya, selain dari Dana Desa (DD). 2. Besaran Siltap ( Pasal 81 ayat 2 PP no. 11/2019 ) Besaran Siltap Perangkat Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

7. ejournal.unsrat.ac.id › index › administratumKEDUDUKAN PEMERINTAH DESA DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN...

   ejournal.unsrat.ac.id › index › administratum

   Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan nagaimana Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Negara. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar