Search results
30 gru 2021 · hukum acara pidana (baik buku teks maupun jurnal) di Indonesia yang menganggap bahwa hukum acara pidana adalah sebuah sistem yang tunggal yang memiliki tujuan normatif berupa...
“Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi putusan itu harus dilakukan.” Sedangkan menurut Van Bemmelem seperti yang dikutip Andi Hamzah,
Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.
Melalui optik pengertian dan sifat dari hukum acara pidana, pada dasarnya tujuan hukum acara pidana itu adalah mencari, menemukan, dan menggali “kebenaran materil/ materieele waarheid ” atau kebenaran yang sungguh-sungguhnya.
KUHAP yang telah diundangkan dan berlaku sejak 31 Desember 1981 adalah kodifikasi hukum acara pidana yang bersifat nasional sebagai pengganti Het Herzine Inlandsch Reglemen (untuk selanjutnya di singkat HIR) yang merupakan produk hukum pemerintah Hindia Belanda.
Hukum acara pidana bukanlah merupakan hukum yang statis, tetapi merupakan hukum yang dinamis, hal ini sejalan dengan pendapat ahli yang menyatakan teori hukum statis adalah hukum sebagai sistem norma yang berlaku-hukum dalam kondisi istirahatnya.
Penulisan bertujuan untuk mengetahui perubahan dan perkembangan sistem Hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Pembahasan masalah didasarkan pada pendapat-pendapat ahli dan tinjauan ilmu hukum yang berlaku di Indonesia.
