Search results
10 sie 2021 · Nasibmu Kini. Sekilas, Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru ini hanya mensyaratkan status penyedia sebagai wajib pajak yang valid. Secara formal, dengan pedoman tersebut SKF tidak diperlukan lagi karena cukup dilakukan melalui KSWP oleh instansi pemerintah.
The Stage II Tender Participants comprise those who passed the Stage I Tender evaluation, as per the Stage I Tender Evaluation Results that were notified to every Stage I Participant on 13 August 2020. ... Silakan isi formulir di bawah ini untuk mulai mengobrol dengan agen yang tersedia. 1 ; 2; Pilih Identitas Anda ... Pilih Jenis Pertanyaan ...
5 kwi 2022 · JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi merilis peraturan mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 58/PMK.03/2022.
28 wrz 2022 · JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-13/PJ/2022 guna memberikan kemudahan bagi rekanan pemerintah yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan pemerintah. Apabila rekanan pemerintah adalah pengusaha kecil, rekanan tidak perlu melaporkan PPN yang telah dipungut oleh pihak lain.
Keberhasilan mendapatkan pemenang tender ini menambah keyakinan bahwa sistem informasi administrasi perpajakan yang tepercaya, andal, dan terintegrasi dengan proses bisnis administrasi perpajakan dapat terwujud.
10 gru 2020 · Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama LG CNS - Qualysoft Consortium dan PT Deloitte Consulting telah menandatangani kontrak dan pakta integritas untuk pekerjaan pembaruan sistem inti DJP.
7 wrz 2016 · Surat edaran ini memberikan pengecualian kewajiban penawaran tender bagi wajib pajak yang sudah menjadi pengendali emiten/perusahaan publik melalui nominee.
