Search results
10 sie 2021 · Nasibmu Kini. Sekilas, Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru ini hanya mensyaratkan status penyedia sebagai wajib pajak yang valid. Secara formal, dengan pedoman tersebut SKF tidak diperlukan lagi karena cukup dilakukan melalui KSWP oleh instansi pemerintah.
5 kwi 2022 · JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi merilis peraturan mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 58/PMK.03/2022.
Perubahan Ketentuan Perpajakan dalam UU HPP, Dapatkan Dokumen Susunan Dalam Satu Naskah dan Persandingan di sini! Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 29 Oktober 2021.
With regard to the Tender process for the Precurement System Integrator Core Tax Administration System as stipulated in Tender Document No. DOL202005012/Pv/PA dated 18 May 2020 and any amendment thereof (“Tender Document”), the Procurement Agent for the Procurement of the System Integrator for the Core Tax Administration System residing at the Head Office of the Directorate General of ...
The Stage II Tender Participants comprise those who passed the Stage I Tender evaluation, as per the Stage I Tender Evaluation Results that were notified to every Stage I Participant on 13 August 2020. ... Halo Kawan Pajak! Silakan isi formulir di bawah ini untuk mulai mengobrol dengan agen yang tersedia. 1 ; 2; Pilih Identitas Anda. Pilih ...
Meskipun PMK-172 akan berlaku untuk semua pengajuan MAP dan APA yang akan disampaikan dan yang sedang berjalan, persyaratan dokumentasi harga transfer yang baru akan berlaku mulai tahun pajak 2024. Bagian berikut memberikan gambaran umum mengenai panduan yang diperbarui dan menyoroti perubahan utama yang diperkenalkan dalam PMK-172.
4 lis 2021 · Jokowi menetapkan enam ruang lingkup pengaturan dalam UU HPP, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, dan Cukai.
