Search results
10 sie 2021 · Sekilas, Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru ini hanya mensyaratkan status penyedia sebagai wajib pajak yang valid. Secara formal, dengan pedoman tersebut SKF tidak diperlukan lagi karena cukup dilakukan melalui KSWP oleh instansi pemerintah.
3 maj 2018 · Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan bertujuan untuk: a. mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien; b. membangun sinergi yang optimal antar lembaga; c. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; dan d. meningkatkan penerimaan negara. 2)
30 maj 2022 · DAVOS, DDTCNews - Menteri Keuangan Arab Saudi Muhammad Al-Jadaan memastikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 15% akan diturunkan secara bertahap ke depannya . Al-Jadaan mengatakan tarif PPN dalam waktu dekat ini masih akan ditetapkan sebesar 15%.
Daftar Informasi yang Wajib Disediakan dan Diinformasikan Secara Berkala; ... Uni Emirat Arab. ... Pajak Kita, Untuk Kita. PRANALA; Kementerian Keuangan; APBN Kita; Edukasi Pajak; Reformasi Perpajakan; Prasyarat; Hubungi Kami; Kritik & Saran Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190
Ketik untuk menerjemahkan. Tarik dan lepaskan berkas PDF, Word (.docx), dan PowerPoint (.pptx) untuk diterjemahkan menggunakan penerjemah dokumen kami. Klik mikrofon untuk menerjemahkan ucapan. Kamus tidak tersedia untuk pasangan bahasa ini.
13 cze 2023 · Dengan bahasa sederhana, buku ini menyajikan pemahaman luas mengenai P3B berdasarkan OECD Model terbaru dan UN Model serta membandingkannya dengan US Model. Buku ini bisa menjadi sumber rujukan bagi wajib pajak yang terlibat dalam isu-isu perpajakan internasional.
16 cze 2021 · JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meratifikasi perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan Uni Emirat Arab seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 34/2021. P3B tersebut sesungguhnya telah ditandatangani sejak 24 Juli 2019 di Bogor.
