Search results
10 sie 2021 · Nasibmu Kini. Sekilas, Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru ini hanya mensyaratkan status penyedia sebagai wajib pajak yang valid. Secara formal, dengan pedoman tersebut SKF tidak diperlukan lagi karena cukup dilakukan melalui KSWP oleh instansi pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.03/2022. Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. MATERI POKOK PERATURAN. Abstrak.
5 kwi 2022 · JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi merilis peraturan mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 58/PMK.03/2022.
The Procurement Agent for the Procurement of the System Integrator of the Core Tax Administration System has announced that the Procurement of the System Integrator of the Core Tax Administration System entered the Tender stage on 18 May 2020. The Tender Participants comprise those who passed Pre-qualification, as per the Prequalification Evaluation Results announced on 29 April 2020.
21 gru 2021 · P3B Indonesia umumnya disepakati dalam bahasa Indonesia, bahasa Negara Mitra, dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara naskah P3B dalam bahasa Indonesia, bahasa Negara Mitra, dan bahasa Inggris, umumnya P3B Indonesia mengatur bahwa interpretasi harus dilakukan berdasarkan naskah P3B dalam bahasa Inggris, kecuali ...
24 paź 2024 · Mengenal Subject to Tax Rule dalam Skema Pajak Internasional. October 24, 2024. Subject to Tax Rule (STTR) dirancang untuk mencegah praktik penghindaran pajak melalui pengalihan pendapatan ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Dalam beberapa tahun terakhir, perpajakan internasional telah menjadi topik penting di kalangan negara-negara dan ...
Paparan terbaik menggunakan pelayar Chrome, Internet Explorer (Versi Terkini) atau Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1920x1080. PENAFIAN : Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini.