Search results
10 sie 2021 · Sekilas, Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru ini hanya mensyaratkan status penyedia sebagai wajib pajak yang valid. Secara formal, dengan pedoman tersebut SKF tidak diperlukan lagi karena cukup dilakukan melalui KSWP oleh instansi pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.03/2022. Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. MATERI POKOK PERATURAN. Abstrak.
5 kwi 2022 · JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi merilis peraturan mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 58/PMK.03/2022.
8 maj 2023 · PP nomor 44/2022 ini merupakan peraturan pelaksanaan PPN dari UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan mencabut sebagian PP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
Senarai Tender Terkini di Malaysia. Sebanyak 647 tender dibuka sekarang. Sumber dari ePerolehan, laman tender kerajaan, tender negeri, tender agensi dan banyak lagi.
KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN/ATAU PELAPORAN PAJAK YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS TRANSAKSI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADAAN PEMERINTAH. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
Tanggungjawab Pelupus Dan Pemeroleh. Taksiran Cukai Keuntungan Harta Tanah. Pengenaan Penalti Dan Kenaikan Atas Taksiran Cukai. Pembatalan Pelupusan / Transaksi Jualan. Pegangan Dan Remitan Wang Oleh Pemeroleh. Saham Dalam Syarikat Harta Tanah (SHT) Prosedur Pengemukaan Borang Nyata Cukai Keuntungan Harta Tanah.
