Search results
10 sie 2021 · Nasibmu Kini. Sekilas, Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru ini hanya mensyaratkan status penyedia sebagai wajib pajak yang valid. Secara formal, dengan pedoman tersebut SKF tidak diperlukan lagi karena cukup dilakukan melalui KSWP oleh instansi pemerintah.
5 kwi 2022 · JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi merilis peraturan mengenai penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 58/PMK.03/2022.
Disajikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris, buku ini merangkum secara sederhana ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia yang dinamis dan kompleks. Buku DDTC Indonesian Tax Manual 2024 membahas berbagai aspek perpajakan, mulai dari tingkat daerah, nasional, hingga internasional.
Panduan Penentuan Harga Transfer untuk Indonesia yang sangat dinantikan telah secara resmi diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 172 tahun 2023 ("PMK-172") tertanggal dan berlaku sejak 29 Desember 2023. PMK-172 menggabungkan berbagai aturan transfer pricing yang sebelumnya diatur dalam peraturan-peraturan yang terpisah, termasuk ...
30 gru 2014 · Untuk dapat memenangkan tender, seharusnya penyedia sedikit banyak mengerti tentang peraturan pengadaan yang diatur dalam perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya. Mulai dari tata cara proses pemilihan penyedia secara umum sampai dengan apa saja yang harus dipersiapkan dalam pemasukan dokumen penawaran dan formulir isian kualifikasi.
Biaya-biaya yang dapat dibebankan secara fiskal untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak diatur pada pasal 6 ayat (1) UU PPh. Pada pasal ini disebutkan bahwa biaya yang dapat dikurangkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak adalah biaya 3M, yakni untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
Senarai Tender & Sebutharga. Lokasi Ibu Pejabat. Ibu Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Menara Hasil, Persiaran Rimba Permai, ... PENAFIAN : Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Dasar Privasi:
