Search results
disebarluaskan, pelaku kejahatan harus diadili, korban didampingi dan dihormati, serta hukum dan institusi harus direformasi untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM massal tidak terulang kembali. Kerangka kerja keadilan transisi adalah sebuah alat yang dapat membantu dalam mengembangkan
Indonesia memulai agenda keadilan transisi serta membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pemerintah Aceh kemudian membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pada tahun 2013 yang efektif bekerja pada 2016.
Jaringan Keadilan Transisi Asia memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan pengetahuan tentang inisiatif keadilan transisi dan akuntabilitas di wilayah Asia. Foto-Foto
10 paź 2017 · Berakhirlah Pemerintahan Habibie dan masa transisi. Selama 16 bulan masa pemerintahannya, Habibie telah menerbitkan 67 undang-undang dan satu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait politik dan hak asasi manusia.
2 dni temu · tirto.id - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan masa transisi pemecahan Kementerian Hukum dan Ham, menjadi tiga kementerian yaitu, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan rampung pada Juni 2025 mendatang. "Kementerian Hukum dan HAM paling lambat [beroperasi mandiri] bulan Juni tahun 2025, semua terkait proses alih status baik kepegawaian ...
1 dzień temu · Terkait dengan sumber daya manusia (SDM), dia menyampaikan bahwa Tim Transisi akan berfokus pada pemisahan SDM berdasarkan fungsi dan peran baru di masing-masing kementerian. "Tim Transisi juga sudah mempersiapkan langkah strategis, seperti pengangkatan pelaksana tugas dan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)," ucap dia menambahkan.
2 dni temu · Tinjauan Regulasi: Perubahan Aturan Kementerian di Masa Transisi Kabinet Pemerintahan Prabowo. Artikel ini mengulas isu singkat, sumber hukum yang berlaku, dan pendapat berbagai pihak terkait dengan perubahan UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Sesuai dengan UU tersebut, jumlah menteri pemerintahan merupakan hak prerogatif ...
