Search results
3 lip 2022 · Dasar hukum koperasi saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan perubahannya.
Sehubungan dengan hal ini, bentuk badan hukum koperasi diragukan keandalannya untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perbankan, seperti halnya perseroan terbatas (PT) sehingga muncul wacana untuk menutup peluang koperasi melakukan kegiatan usaha perbankan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan.
26 kwi 2014 · Undang-undang mengenai Perkoperasian yang menjadi acuan Pendirian Badan Hukum Koperasi adalah Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, kini dihapuskan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 yang baru.
1. Koperasi simpan pinjam. 2. Koperasi konsumen. 3. Koperasi produsen. 4. Koperasi pemasaran. 5. Koperasi jasa. khusus bagi koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota TNI, karyawan dan sebagainya bukan merupakan jenis koperasi tersendiri. Syarat Pendirian Koperasi.
10 sty 2012 · Kuasa menurut hukum disebut juga wettelijke vertegenwoording atau legal mandatory (legal representative). Artinya, undang-undang menetapkan bahwa seseorang atau badan hukum dengan sendirinya menurut hukum berhak bertindak mewakili orang atau badan hukum tersebut tanpa memerlukan surat kuasa.
Sekilas tentang Hukum Koperasi Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian), koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas ...
(1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. (2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pasal 19
