Search results
Demokrasi Terpimpin, juga dikenal sebagai Orde Lama, adalah sistem politik yang berlaku di Indonesia dari tahun 1959 sampai Orde Baru dimulai pada tahun 1966. Periode ini mengikuti pembubaran periode demokrasi liberal di Indonesia oleh Presiden Soekarno, yang memusatkan kendali atas nama stabilitas politik. Ia mengklaim telah mendasarkan sistem ...
20 paź 2022 · Istilah demokrasi terpimpin pertama kali digunakan secara resmi dalam pidato Presiden Sukarno pada 10 November 1956 pada pembukaan sidang konstituante di Bandung. Gagasan Presiden Soekarno pada konstituante tersebut dikenal sebagai Konsepsi Presiden 1957.
31 mar 2021 · tirto.id - Sejarah masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) di Indonesia terkait erat dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sistem politik dan pemerintahan ini bersifat terpusat yang membuat kekuasaan Presiden Sukarno menjadi amat kuat. Sebelumnya, Indonesia menerapkan Demokrasi Liberal (1950-1959).
2 dni temu · KOMPAS.com - Demokrasi Terpimpin adalah sistem pemerintahan yang pengambilan keputusan dan kebijakannya berpusat kepada satu orang, yakni pemimpin negara. Di Indonesia, era Demokrasi Terpimpin dimulai sejak tahun 1959 hingga akhir pemerintahan Presiden Soekarno pada 1966. Penerapan Demokrasi Terpimpin menandai berakhirnya era Demokrasi Liberal (1950-1959) di Indonesia.
Demokrasi terpimpin, juga disebut demokrasi terkelola, [1] adalah sistem demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia sejak tahun 1959 hingga 1966, istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia.
Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan sesuai dengan UUD 1945. Sedangkan Soekarno menjelaskan Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarkinya liberalisme, tanpa otokrasinya diktator.
10 maj 2024 · Sejak sistem pemerintahan demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia pada tahun 1959, Presiden Soekarno yang berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara mulai melakukan upaya-upaya untuk membangun Indonesia dalam rangka mengisi kemerdekaan.