Search results
buku ini, pembahasan Hukum Pidana Ekonomi hanya mencakup topik-topik atau bidang hukum pidana ekonomi yang sangat umum. Topik yang dibahas dalam hukum ini adalah Hukum Pidana Ekonomi dalam Undang-Undang Drt. No. 7 Tahun 1955, hukum pidana di bidang perbankan, pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, pasar modal,
pengetahuan tentang pentingnya ilmu tentang Hukum Pidana Ekonomi. Dengan mempelajari Hukum Pidana Ekonomi, kita dapat memahami konsep teoritis mengenai hukum formil maupun materiil serta memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum perkara-perkara yang terkait dengan tindak pidana ekonomi.
Korporasi mulai diposisikan sebagai subjek hukum pidana dengan ditetapkannya UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Korporasi dinyatakan bertanggung jawab dalam tindak pidana bila : i.
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Tujuan dibentuknya UU Drt. No 7 Tahun 1955 adalah untuk mengadakan kesatuan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan mengenai tindak pidana ekonomi. UU ini merupakan dasar hukum dari Hukum Pidana Ekonomi. Disebut dengan hukum
Alternatively, you can download the PDF file directly to your computer, from where it can be opened using a PDF reader. To download the PDF, click the Download link above.
25 paź 2023 · PDF | Buku ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi Hukum Pidana dari berbagai afiliasi terkemuka di Indonesia.
Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi Abstrak-Secara umum tindak pidana ekonomi telah diatur dalam UU drt No. 7/1955, namun undang-undang tersebut juga memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya untuk untuk menjabarkan norma dan pengertian perekonomian negara yang berkaitan dengan perekonomian secara umum serta bersifat merugikan negara.
