Search results
29 gru 2023 · tirto.id - Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, resmi membubarkan 7 perusahaan pelat merah jelang akhir 2023. Penutupan permanen 7 BUMN tersebut lantaran memiliki kinerja yang buruk atau financial distress dan highly over-laverage.
15 paź 2024 · Targetnya, jumlah BUMN hanya 30 perusahaan di masa mendatang. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari program restrukturisasi BUMN, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN. Kementerian mengubah paradigma BUMN yang selama ini berjalan sendiri, bahkan bersaing satu sama lain, menjadi lebih berkolaborasi hingga terintegrasi.
The issue of corporate governance arises since economic crisis in Indonesia and Asian countries. Country factors can play a key role in setting the framework for corporate governance practices at the individual company level.
perusahaan di Indonesia. Roadmap ini juga akan menjadi referensi utama dalam melakukan perbaikan praktik dan regulasi tata kelola yang baik bagi perusahaan di Indonesia secara komprehensif, khususnya Emiten dan Perusahaan Publik. Merujuk kepada peran Indonesia di kawasan ASEAN, Roadmap ini nantinya akan turut memberikan
31 sie 2021 · Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Yunita Linda Sari, menjelaskan hadirnya POJK 3/2021 menjadi aturan main bagi pasar modal. Dia mengatakan aturan lama dalam Peraturan Pemerintah No.45/1995 mengenai hal serupa sudah tidak sesuai dengan kondisi industri saat ini.
15 gru 2022 · JAKARTA, KOMPAS — Sektor keuangan memasuki era baru setelah disahkannya rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (15/12/2022). UU ini diharapkan memberi penguatan kelembagaan keuangan dan pengaturan industri keuangan melalui amendemen 17 UU lama di sektor ...
PUGSPI 2022 merupakan pemutakhiran atas draft Pedoman Umum Governansi Sektor Publik yang dibuat pada tahun 2019. PUGSPI ini diharapkan menjadi salah satu acuan penting bagi setiap organisasi sektor publik dalam menjalankan organisasinya terutama terkait dengan pengambilan dan pelaksaanaan kebijakan publik.
