Search results
4 sty 2022 · Kedua anggaran belanja tersebut disusun untuk dijadikan pedoman penerimaan serta pengeluaran negara dan daerah dalam berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan. Sesuai dengan namanya, APBN merupakan pedoman anggaran pada tingkat negara. Sementara APBD merupakan pedoman anggaran di tingkat daerah.
Pokok-pokok tentang pengelolaan Bendahara Umum Negara atau BA BUN merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara.
Berdasarkan PP 12/2019 penyusunan Rancangan APBD terbagi dalam 3 bagian yaitu: APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);Rencana. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD (Raperda APBD).
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Bagian Anggaran 999 (BA BUN) adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
10 lis 2020 · Mengadopsi kerangka manajemen aset dan kewajiban negara akan membantu Indonesia untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi risiko global. Pengimplementasian ALM secara parsial telah membantu Kemenkeu di berbagai tingkatan.
