Search results
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.
16 wrz 2024 · Setelah RPOJK berlaku, RPOJK ini akan menetapkan kerangka yang jelas bagi para pemangku kepentingan yang menyediakan platform pembanding dan distribusi produk keuangan, dan juga akan memperkuat pengawasan terhadap perlindungan data konsumen.
Consultation*Paper! 3"! II.!Urgensi!Literasi! dan! Inklusi! Keuangan! Diatur! dalam! Regulasi!oleh!Otoritas!Jasa!Keuangan!! 1.!Literasi"keuangan"dan"inklusi"keuangan ...
12 lut 2022 · Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Peningkatan Perekonomian Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) telah mengatur bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
Otoritas Jasa Keuangan tentang Konglomerasi Keuangan. I. UMUM Dalam mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam, perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi, serta sistem
dan penguatan sektor keuangan di Indonesia yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan semakin kompleks dan beragam, perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks, dan digitalisasi ekonomi dunia dan nasional, sistem
Menteri Keuangan selaku BUN mengelola Bagian Anggaran 999 (BA BUN). Bagian Anggaran 999 (BA BUN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA 999.01);
