Search results
10 lis 2020 · Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara, Disampaikan dalam Dialog Nasional II Pemindahan Ibu Kota Negara, Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green and Beautiful, Jakarta, 26 Juni 2019.
28 sie 2019 · Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), sebagai dasar hukum tertinggi dalam bernegara, hanya menyebutkan ketentuan ibu kota di dalam dua pasal. Pertama , Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
Konstitusi & konstitusionalisme , Konstitusi Indonesia Dari Masa Ke Masa , Prinsip Dasar Penyelenggaraan Negara , Prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Dan Keadilan , Cita Demokrasi Dan Nomokrasi , Organ Negara Dan Pemisahan Kekuasaan , Bentuk Negara Kesatuan Dengan Otonami Luas , Perangkat Peraturan Perundang-Undangan , Agenda Strategis Pembangunan ...
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
menyiapkan rancangan Undang-Undang Dasar yang akhirnya rancangan Pembukaan dan UUD yang dibuatnya disahkan panitia berikutnya, Dokuritzu Zunbi Iinkai4, sebagai dasar dan UUD Negara yakni UUD 1945. Sebuah negara yang dibentuk dengan sebuah konstitusi tentunya menganut konstitusionalisme
20 kwi 2022 · Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) disusun oleh DPR selama 43 hari, yang pada akhirnya disahkan pada tanggal 18 Januari 2022. Menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ahmad Doli, UU IKN ini adalah kepastian atau pondasi untuk memindahkan ibu kota baru dalam rangka pemerataan ekonomi di Indonesia.
13 wrz 2021 · Pemberontakan APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 1950 dengan melakukan serangan dan menduduki kota Bandung, serta menguasai markas Staf Divisi Siliwangi. Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS.
