Search results
dipenuhi untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas. Tujuh kriteria yang dimaksud adalah 1) kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; 2) kepastian hukum yang dirumuskan
30 wrz 2019 · In Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is explained that General Elections (Elections) are held based on the principle of “luberjudil” (direct,...
untuk menetapkan unsur-unsur dasar kerangka hukum yang mengatur pemilu demokratis, dengan menyertakan standar-standar pemilu yang diakui secara internasional (“standar-standar internasional”). Standar-standar internasional ini relevan dengan setiap unsur, dan diperlukan bagi kerangka hukum untuk dapat memastikan pemilu yang demokratis.
Mohammad Syaiful Aris, - (2021) Hukum Pemilu : Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945. Setara Press Kelompok Intrans Publishing, Malang. ISBN 978-623-6716-23-6. Abstract. Ketatanegaraan Indonesia berkembang sangat dinamis di era reformasi.
24 sty 2023 · Disebutkan bahwa, ada 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang haru dipenuhi. Berikut ini 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Mandiri; Jujur; Adil; Berkepastian hukum ...
Di samping itu, ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan penyelenggara pemilu menurut standar International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA),
9 sty 2018 · Artikel ini membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, khususnya prinsip Pemilu yang teratur, bebas, dan adil (regular, free and fair elections).
