Search results
Buku ini memaparkan standar-standar yang diakui secara internasional yang berlaku di berbagai bidang peraturan perundang-undangan tentang pemilu. Kami berharap buku ini akan berguna untuk pihak-pihak yang melakukan peninjauan kembali terhadap kerangka hukum pemilu yang ada, atau penyusunan peraturan perundang-undangan baru tentang pemilu.
30 wrz 2019 · In Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is explained that General Elections (Elections) are held based on the principle of “luberjudil” (direct,...
Perlunya standar penataan hukum sebagai standar pemilihan umum yang demokratis dan berdasar pada asas-asa pemilihan umum, sebagaimana di katakan oleh Guy S Goodwin-Gil bahwa : “Pemilu jujur dan adil (free and fair elections) dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur semua proses pelaksanaan pemilu; sekaligus mampu ...
1 wrz 2017 · Artikel ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah turut membentuk politik hukum terkait dengan sistem Pemilu di Indonesia dan berbagai aturan pelaksanaannya.
Sebagai pedoman, kerangka hukum Pemilu harus benar-benar mampu menerjemahkan prinsip-prinsip dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu berdasarkan ketentuan yang terdapat pada konstitusi. Istilah kerangka hukum Pemilu secara umum mengacu pada setiap aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.
Di samping itu, ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan penyelenggara pemilu menurut standar International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA),
30 wrz 2019 · mengganti penyelenggara negara melalui pemilu, rule of law (negara hukum), pembagian kekuasaan secara seimbang, pemerintahan dan oposisi yang efektif, paham konstitusionalisme, serta pluralisme...
