Search results
International IDEA telah mempublikasikan tiga Tata Tertib, yang mencakup penyelengaraan pemilu, pemantauan pemilu dan kampaye partai politik di dalam pemilu yang demokratis, dan Pedoman untuk keterlibatan pihak luar di dalam pemantauan pemilu.
30 wrz 2019 · In Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is explained that General Elections (Elections) are held based on the principle of “luberjudil” (direct,...
keadilan pemilu berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Oleh karena itu, desain sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu. Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum,
1 wrz 2017 · Artikel ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah turut membentuk politik hukum terkait dengan sistem Pemilu di Indonesia dan berbagai aturan pelaksanaannya.
Laporan Hasil Penelitian tentang Konstitusionalitas dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas bekejasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017, Buku Kesatu, Bab 2, Pasal 1, Ayat 1 tentang Asas, Prinsip, dan Tujuan Pemilihan Umum, Pemilu haruslah dilaksanakan berdasarkan asas Luber Jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Sebagai edisi pertama, keseluruhan buku ini berisi persoalan seputar hak asasi manusia, demokrasi dan pemilu, lembaga negara, dan otonomi daerah. Adapun, edisi kedua lebih difokuskan pada persoalan seputar Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan pengujian peraturan perundang-undangan.
