Search results
untuk menetapkan unsur-unsur dasar kerangka hukum yang mengatur pemilu demokratis, dengan menyertakan standar-standar pemilu yang diakui secara internasional (“standar-standar internasional”). Standar-standar internasional ini relevan dengan setiap unsur, dan diperlukan bagi kerangka hukum untuk dapat memastikan pemilu yang demokratis.
30 wrz 2019 · In Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is explained that General Elections (Elections) are held based on the principle of “luberjudil” (direct,...
MPR tersebut dibentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu yang antara lain memberikan amanat untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang didasarkan pada prinsip bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan. pemerintahan negara.
Kedua, pemilu juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil (Asshiddiqie: 2011), sekaligus merupakan mekanisme terpenting terhadap keberlangsungan demokrasi perwakilan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya (Pamungkas: 2009).
keadilan pemilu berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Oleh karena itu, desain sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu. Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum,
Berdasarkan dokumendokumen tersebut, dirumuskan 15 aspek pemilu demokratis, yaitu: a) penyusunan kerangka hukum; b) pemilihan sistem pemilu; c) penetapan daerah pemilihan; d) hak untuk memilih dan dipilih; e) pendaftaran pemilih dan daftar pemilih; f) akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat; g) kampanye pemilu yang demokratis; h ...
Laporan Hasil Penelitian tentang Konstitusionalitas dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas bekejasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.
