Search results
International IDEA telah mempublikasikan tiga Tata Tertib, yang mencakup penyelengaraan pemilu, pemantauan pemilu dan kampaye partai politik di dalam pemilu yang demokratis, dan Pedoman untuk keterlibatan pihak luar di dalam pemantauan pemilu.
kerangka hukum pemilu harus mencakup seluruh tahapan pemilu. “Kerangka hukum harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, dapat dipahami dan terbuka, dan harus dapat menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis”. Pembuatan landasan hukum pemilu (legal framework)
30 wrz 2019 · In Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is explained that General Elections (Elections) are held based on the principle of “luberjudil” (direct,...
Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu.
Sebagai pedoman, kerangka hukum Pemilu harus benar-benar mampu menerjemahkan prinsip-prinsip dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu berdasarkan ketentuan yang terdapat pada konstitusi. Istilah kerangka hukum Pemilu secara umum mengacu pada setiap aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.
Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
The principle “asas luber jurdil”—one man, one vote, one value as its character—is frame of the general election system applicated in general election of Indonesia. This principle is to protect the popular sovereignty through the voting right independently.
