Yahoo Poland Wyszukiwanie w Internecie

Search results

  1. 7 kwi 2017 · Profesor hukum di Utrecht University yang pernah menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum Belanda hingga Januari 2017 lalu itu mengatakan tidak ada sistem terbaik yang dapat berlaku universal bagi semua negara.

  2. untuk menetapkan unsur-unsur dasar kerangka hukum yang mengatur pemilu demokratis, dengan menyertakan standar-standar pemilu yang diakui secara internasional (“standar-standar internasional”). Standar-standar internasional ini relevan dengan setiap unsur, dan diperlukan bagi kerangka hukum untuk dapat memastikan pemilu yang demokratis.

  3. Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur.

  4. Konsitusi menentukan siapa penguasa yang berhak memerintah di negara itu dan bagaimana melakukannya. Konstitusi Belanda menentukan, misalnya, peran monarki dan para menteri. Konstitusi juga menyatakan bagaimana hukum-hukum yang lain dibuat, apa tugas para hakim dan membedakan tugas antara kotamadya dan propinsi.

  5. 23 cze 2023 · Terkait asas pemilu, Ketentuan Pasal 2 UU 7/2017 menerangkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam asas pemilu ini dikenal pula dengan akronim “Luber Jurdil”. Adapun makna asas-asas pemilu ini adalah sebagai berikut.

  6. 31 paź 2022 · Asas "Luber" "Jurdil" dalam Pemilu. Asas pemilihan umum Indonesia diatur dalam pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil", demikian bunyi pasal tersebut.

  7. 30 wrz 2019 · In Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is explained that General Elections (Elections) are held based on the principle of “luberjudil” (direct,...

  1. Ludzie szukają również