Search results
24 sty 2023 · Berikut ini 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Mandiri. Jujur. Adil. Berkepastian hukum. Tertib. Terbuka. Proporsional. Profesional. Akuntabel. Efektif. Efisien. Baca juga: Mengenal Badan Adhoc Pemilu 2024 dan Penjelasan Tugasnya. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
31 paź 2022 · Asas pemilihan umum Indonesia diatur dalam pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil", demikian bunyi pasal tersebut. Asas-asas pemilu tersebut sering disingkat "Luber" dan "Jurdil".
Kehadiran pemilih yang cerdas berdemokrasi menjadi satu kunci untuk meningkatkan kualitas pemilu dan demokrasi. Pemilih cerdas berdemokrasi adalah ke-tika pemilih memahami demokrasi, kritis terhadap praktek demokrasi, dan terampil dalam memperjuangkan kepen-tingan politik publik.
Prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan pemilu di Indonesia mencakup berbagai aspek yang mendukung proses demokratis dan transparan. Sejumlah prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu (UU 7/2017) melibatkan kriteria seperti. a. kemandirian, b. kejujuran, c. keadilan, d. kepastian hukum, e. ketertiban, f. keterbukaan, g. proporsionalitas,
9 lut 2024 · Bagaimana relevansi 6 asas pemilu Luber Jurdil tersebut bagi Generasi Z dalam konteks perkembangan politik saat ini? 1. Transparansi. Prinsip transparansi dalam Pemilu Luber Jurdil memberikan hak bagi warga negara, termasuk Generasi Z, untuk mendapatkan informasi secara terbuka mengenai proses pemilihan umum.
2 lut 2024 · Dengan demikian, pemilu yang jujur dan adil (jurdil) merupakan taruhan penting, apakah demokrasi terkonsolidasi dengan baik, ataukah sekadar formalitas belaka (pseudo democrazy). Pertanyaannya, apakah proses pemilu yang jurdil pasti menghasilkan pemimpin terbaik?
29 sty 2024 · Pemimpin hasil Pemilu 2024 yang memperoleh legitimasi kuat akan mendapat dukungan masyarakat. Kebijakannya juga akan didukung publik, yang mengharapkan kondisi politik, sosial, dan ekonomi stabil di masa pemilu dan setelahnya.
