Search results
Pernyatan Izin: Tidak ada bagian dari karya ini yang boleh diproduksi ulang dalam bentuk ataupun menggunakan metode apapun, baik secara elektronik maupun fisik, termasuk fotokopi, perekaman, atau penggunaan sistem penyimpanan informasi yang bisa diakses lainnya , tanpa adanya izin tertulis dari IFES.
Pemilu secara umum mengacu pada setiap aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu. Secara khusus kerangka hukum Pemilu adalah ketentuan konstitusi terkait Pemilu dan undang-undang yang telah disahkan oleh lembaga legislatif tentang Pemilu dan aturan undang-undang lainnya yang berhubungan
Dalam Penelitian ini menelaah asas pemilu yang luber dan judil, melalui data-data pada pemilu terdahulu maupun pemilu serentak yang memiliki keterkaitan atau kaitannya dengan pemilih disabilitas untuk menilai luber-jurdil regulasi yang berlaku serta melakukan analisis antara peraturan yang ada dengan yang terjadi.
23 gru 2023 · Pemilu berfungsi sebagai realisasi nyata dari prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD NRI 1945. Termasuk Indonesia. Namun demikian, kenyataan yang mencolok ada di mana contoh-contoh...
Sejarah sistem Pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan ketentuan dalam UUD 1945 yang dilakukan secara bertahap pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dalam perubahan ketiga UUD 1945, Bab VIIB Pemilihan Umum, Pasal 22E menyatakan: Ayat (1) “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
Muhammad Fauzan Azim. (PBHI wilayah Sumatera Barat, E-mail: fauzan.ilcapitano@gmail.com) Abstract. The principle “asas luber jurdil”—one man, one vote, one value as its character—is frame of the general election system applicated in general election of Indonesia.
Dalam kerangka itu, keadilan pemilu mencakup sarana dan mekanisme serta mengandung tiga elemen, yaitu pencegahan terhadap sengketa pemilu ( prevention of electoral disputes ), penyelesaian terhadap sengketa pemilu
