Search results
24 maj 2023 · Sejarah pemilu di Indonesia dimulai pada 1955 atau 10 tahun setelah proklamasi dikumandangkan Sukarno-Hatta pada 1945. Pemilu 1955 merupakan pemilu tertunda karena alasan belum siapnya UU, ketidakstabilan ekonomi dan keamanan, serta fokus bangsa saat itu ialah mempertahankan kedaulatan.
24 sty 2023 · Berikut ini 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Mandiri. Jujur. Adil. Berkepastian hukum. Tertib. Terbuka. Proporsional. Profesional. Akuntabel. Efektif. Efisien. Baca juga: Mengenal Badan Adhoc Pemilu 2024 dan Penjelasan Tugasnya. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
9 sty 2023 · Jujur: Semua pihak yang mengikuti pemilu harus bersikap jujur sesuai dengan aturan yang berlaku. Adil: Dalam penyelenggaraan pemilu, baik itu pemilih atau peserta mendapat perlakuan yang sama tanpa dibeda-bedakan, serta terbebas dari segala bentuk kecurangan. Baca juga: Pemilu 1955: Peserta dan Hasil Pemilihan. Prinsip pemilu
26 gru 2023 · Pemilu jujur yaitu penghitungan suara dilakukan dengan teliti dan adil. Pemilu juga harus dilakukan secara umum, artinya partisipasi warga negara dalam pemilu harus terbuka untuk semua golongan. Asas pemilu di Indonesia meliputi asas umum, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bertanggung jawab.
30 wrz 2019 · In Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is explained that General Elections (Elections) are held based on the principle of “luberjudil” (direct,...
23 cze 2023 · Asas-Asas Pemilu. Terkait asas pemilu, Ketentuan Pasal 2 UU 7/2017 menerangkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam asas pemilu ini dikenal pula dengan akronim “Luber Jurdil”. Adapun makna asas-asas pemilu ini adalah sebagai berikut.
Pemilu diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan pokok sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang dipegang teguh oleh negara Indonesia. Salah satu tujuan utama adalah memastikan adanya perwakilan yang demokratis di lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif.
